image

IMPLIKASI NORMA HUKUM NKRI PADA PILEG DAN PILPRES 2019

Ditulis oleh: Nikolaus Anggal

30 April 2019

Norma Hukum adalah Peraturan Hidup Berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara memiliki berbagai peraturan yang harus ditaati bersama dalam rumah bangsa kita secara disiplin, arif dan bijaksana. Kalau rumah bangsa kita mau maju dan memenangkan persaingan global, kita sebagai anak bangsa seharusnya memiliki integritas moral untuk menegakkan kedisiplinan dan memiliki komitmen yang lahir dari kedalaman hati untuk melaksanakannya, tanpa keterpaksaan. Bertolak dari hal tersebut di atas, kita sebagai anak bangsa masih bervariasi dalam proses menuju integritas moral dalam bersikap, bertindak dan bertutur kata. Ini terlihat dalam keseluruhan proses pileg dan pilpres baik dalam debat, kampanye terbuka maupun dalam media sosial yang terkadang kalau ditakar dengan budaya dan peradaban bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 45 dalam bingkai NKRI, nampaknya kita masih dalam proses panjang menuju kejayaan bangsa.

Bersyukur capres kita peka melihat realitas yang merupakan fenomena bangsa kita ini, sehingga hal tersebut menjadi keluhan kedua calon presiden kita Jokowi dan Probowo dalam debat. Tentu kita boleh berbangga hati karena memiliki putra terbaik bangsa, negarawan dan nasionalisme yang tinggi. Terlepas dari semuanya itu, ternyata calon pemimpin bangsa kita memiliki keprihatinan yang sama sehingga saling memikul beban dan arif menyikapi berbagai fenomena kebersamaan komunitas bangsa kita yang dalam tanda kutip masih dalam proses belajar menuju integritas moral kebangsaan. Menegakkan integritas moral kebangsaan membutuhkan perjuangan yang ikhlas dan tulus bahkan sampai pada tingkat mengosongkan diri, kerendahan hati, arif menerima perbedaan argumen dan pandangan serta melihat kebenaran yang ada pada orang lain. Itulah esensi demokrasi kita. Bukan melihat perbedaannya tetapi yang paling penting bagaimana mengatasi perbedaan itu dengan arif dan bijaksana.  Anak bangsa perlu menata diri dengan belajar dari tanah. Walaupun tanah kita injak terus-menerus tetapi dari tanah kita mendapat tanaman untuk menghidupkan keluarga kita, komunitas bangsa kita. Semoga kerendahan tanah yang menghasilkan untuk kehidupan makhluk di bumi ini termasuk kita sebagai anak bangsa menjadi inspirasi, inovasi, arif dan kreatif dalam menata kebersamaan kita menuju Indonesia jaya, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 45 dalam bingkai NKRI.

Idealnya sebagai anak bangsa, dalam profesi apapun kita, entah sebagai petani, buruh, nelayan, pebisnis, politikus, politisi, dokter, guru, dosen, mahasiswa, perawat, pejabat publik, capres-cawapres atau jabatan apapun, tugas yang dipercayakan kepada setiap kita oleh yang Mahakuasa (Tuhan) harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan keikhlasan, kejujuran, dan integritas moral yang tinggi. Semuanya itu bukan semata-mata kemampuan kita, melainkan kita dipanggil sebagai anak bangsa oleh Tuhan yang ada di atas, yang hadir dalam diri kita melalui sepotong daging atau segumpalan darah yang namanya hati nurani, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam rangka menegakkan integritas moral kebangsaan kita. Menegakkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan memang dibutuhkan perjuangan terutama berjuang melawan diri sendiri demi menata kehidupan bersama sebagai komunitas bangsa. Dengan demikian kita akan menjadi figur kehidupan bersama sebagai anak bangsa yang patut di gugu atau ditiru oleh orang lain dalam segala bidang kehidupan.

Masyarakat Indonesia memiliki ragam budaya yang tentu disertai dengan banyaknya norma di dalamnya. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Dengan adanya norma yang berlaku dalam kehidupan, maka akan terjadi keteraturan dalam bermasyarakat.  Salah satu norma yang harus ditaati yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain misalnya berkaitan pemilihan umum pileg dan pilpres, maupun syarat capres dan caleg gugat hasil pemilu,  semuanya ada aturan main, ada norma, seperti Peraturan KPU no. 20 tahun 2018 dalam perspektif hierarki norma hukum.

Norma hukum ada karena memiliki manfaat dan kegunaan. Dengan adanya norma hukum akan tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Masyarakat yang taat norma bisa menciptakan kehidupan yang adil. Bagi para pelaku yang melanggar akan dikenai sanksi berupa kurungan penjara atau denda yang dipaksakan oleh otoritas yang berwenang. Contohnya, kewajiban membayar pajak atau dalam berlalu lintas serta banyak norma hukum lainnya. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm yang artinya patokan, pokok kaidah, atau pedoman. Namun beberapa orang mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa latin, mos yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menaati yang berlaku, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Kalau diambil sebuah kesimpulan, norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Orang yang ingin hidup harmonis maka wajib mematuhi aturan atau ketentuan tersebut jika tidak ingin mendapatkan sanksi baik sanksi hukum atau sanksi sosial.

UUD 45 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (macshstaat). Sejak awal kemerdekaan para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Konsep penegakan hukum Indonesia adalah hukum sebagai komando (Law is command of a sofereign).  Menurut Austin hukum harus dipahami sebagai komando. Hukum selalu merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (Laws are commands). Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (the supreme political authority) atau Austin menyebutnya sebagai Sovereign: penguasa yang berdaulat atas warganya.

Hukum harus dipahami dalam arti komando karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih: apakah mematuhi atau tidak mematuhi. Hukum bersifat non optional. Artinya perintah yang diberikan oleh Sovereign harus ditaati oleh semua warganya tanpa kecuali atau tanpa pilihan. Maka kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar.

Otoritas ini berfungsi mengatur perilaku setiap anggota masyarakatnya termasuk para pendukung capres-cawapres maupun para elit politik seharusnya menjadi figur kehidupan dalam integritas moral yang tinggi.  Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.  Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.  Mahfud mengatakan lebih baik menjaga integritas moral dari pada mengasah keahlian ilmiah dan teknis ilmu hukum.

Artidjo Alkostar mengatakan bahwa Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara sehingga hukum harus ditegakkan. Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh. Oleh sebab itu, seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum, meningkatkan skill dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakkan hukum.

Eddy OsHiariej berpendapat bahwa ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakkan hukum yakni undang-undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum masyarakat.  Kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka aparat penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Penegakan norma hukum membutuhkan komitmen dan konsistensi setiap anak bangsa sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD bahwa kita memiliki banyak ahli hukum tetapi kekurangan penegak hukum. Pendapat Mahfud ada benarnya ketika kita melihat realitas anak bangsa.

Fungsi dari penegakan hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sebagai penggerak pembangunan.  Dalam penegakan hum dalam suatu negara diperlukannya aparatur penegak hukum yang dapat mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.  Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap, semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya, sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Hukum memiliki peran di dalam masyarakat seperti dengan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam menjalankan profesi, hubungan dengan hak, dalam perkembangan masyarakat. Demikian pun dalam negara yang kita cintai ini, perbedaan pilihan hal biasa dalam berdemokrasi. Adu argumen dan perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam berdemokrasi.

Para tokoh politik harus memiliki kearifan dalam memecahkan masalah bangsa melalui Komunikasi untuk membangun bangsa Indonesia agar tetap tenang dan juga sama-sama tidak bereaksi secara berlebihan setelah Pilpres 2019 karena semua ada aturan main, ada norma yang harus ditaati bersama. Kita utamakan kepentingan persatuan untuk kepentingan bangsa, membangun bangsa bersama, memiliki niat baik untuk menjalin komunikasi demi kepentingan bangsa atau mengikuti norma hukum yang berlaku. Dengan demikian maka norma hukum berimplikasi dalam seluruh proses pileg dan pilpres sampai pada hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalau anak bangsa mau menghayati integritas moral kebangsaan demi NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 45.

Sekilas: Nikolaus Anggal, M.Pd adalah dosen pada Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda.
 



Komentar

  • Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar